MPC-JAYAPURA. Database yang dibuat Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua untuk seluruh Tanah Papua ini sangat terukur, dan mampu mendukung database nasional kependudukan Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih, Drs. John Rahail, M.Kes, Selasa (21/5) di Susteran Waena – Jayapura saat memfasilitasi Pelatihan Database Dalam Menata Pelayanan Berbasis Data oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sinode GKI Di Tanah Papua.
Baca Juga Database “Kotak Hitam GKI DTP” dan Penting Tentukan Masa Depan Masyarakat Papua
“Saya mengapresiasi langkah positif GKI Di Tanah Papua terkait dengan manajemen data ini, kenapa ini penting karena selama ini kadang data-data yang ada ini tidak valid dan bahkan dibuat berdasarkan situasi dan kebutuhan kepentingan apa data itu. Jika data itu dibuat untuk perencanaan pembangunan, itu selalu tidak tepat. Dalam artian persoalan-persoalan di masyarakat itu tidak tuntas dan kenapa karena tidak tepat sasaran, kenapa karena ternyata data itu tidak menggambar fakta demografi yang sesungguhnya,” katanya.
Karenanya, apa yang dilakukan oleh Sinode GKI Di Tanah Papua ini adalah sesuatu yang sangat positif dan sejalan dengan kebijakkan pemerintah secara nasional.
Pada saat ini secara nasional sedang didorong data untuk tingkat provinsi dan kabupaten, lanjutnya. Sehingga jika GKI sudah menyediakan data ini maka ini luarbiasa, karena data ini merupakan data Jemaat dari seluruh Tanah Papua.
Baca Juga Pdt. Nelson Kapitarau : GKI Siap Kerjakan Pelayanan Berbasis Data
“Jika ada contoh soal data valid soal by name by adress tentang jemaat yang tidak sekolah, tentu ini akan sangat membantu pemerintah. Karena selama ketika pemerintah memiliki data yang tidak sekolah itu kan, ternyata belum bisa menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Tapi dengan data yang dimiliki GKI tentang data Jemaat yang tidak sekolah itu terukur, kenapa karena sudah punya target dengan alamatnya dimana, usianya berapa maka itu terukur untuk membantu menuntaskan wajib belajar 9 tahun ini jika mau disusun program untuk hal ini bisa dilakukan dengan tepat sasaran,” jelasnya mengakhiri wawancaranya dengan MPC. (res/mas)
