BETAPA Mahalnya ‘mahar’ politik yang selalu harus dihadapi seorang kandidat calon kepala daerah (Gubernur maupun Bupati Walikota) di Kabupaten Mimika khususnya di seantero Tanah Papua, sejujurnya menunjukkan niatan politik partai yang ‘Menjajah’ juga Tanah Papua dan manusianya. Mimika khususnya, niatan politik sebaik apapun ada dalam genggaman pusat.
Mau jadi apa negeri ini jika masih saja dipenuhi dengan trik mahar politik didalam pesta demokrasi, terlebih di Tanah Papua jelas akan terus menjadi asumsi tendensius bahwa tidak ada niatan baik negeri ini untuk memajukan Tanah Papua karena semua figur atau sosok terbaik bangsa Orang Asli Papua jelas bukan berasal dari area Konglomerat sehingga siap memacunya untuk melakukan kesepakatan politik yang Koruptif.
Bahkan untuk Mimika pun ditunjukkan oleh beberapa tendensi kekuatan politik penguasa antara Prabowo dengan Gerindranya sebagai bayang bayang Jokowi sebagai presiden yang memungkinkan terciptanya koalisi Indonesia maju, dan Megawati dengan PDI perjuangannya disisi lain yang menjadi kekuatan bagi munculnya oposisi tunggal dan atau bersama koalisinya telah dibaca sebagai dua kekuatan politik yang siap menguasai Mimika melalui figur kepemimpinan yang hendak dihadapi.
Ini juga yang rupanya menjadi alasan mengapa menjelang hari pelaksanaan pendaftaran peserta Pemilukada, Biaya mahar politik yang tinggi untuk kebanyakan figur dari tanah Papua menciptakan hambatan signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kandidat kepala daerah sering kali harus membayar mahar yang selangit untuk mendapatkan dukungan partai politik, sebuah praktik yang tidak hanya membebani calon dengan biaya yang tidak proporsional tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi. Hal ini mendorong kandidat dari kalangan ekonomi menengah ke atas untuk mendominasi medan politik, sehingga menghilangkan kesempatan bagi mereka yang lebih berkompeten tetapi kurang mampu secara finansial. Akibatnya, proses demokrasi menjadi tidak inklusif dan hanya menguntungkan segelintir orang, merugikan keterwakilan yang adil dan transparansi dalam pemilihan umum.
Dari fakta asumtif itu, dapat dilihat figur siapa kah yang masuk dalam kategori dominasi Medan politik diakhir pendaftaran Kandidat Balon Pemilukada di Mimika dan Tanah Papua secara umum. (Redaksi)
