Sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melalui mekanisme pengangkatan resmi dilantik Jumat, (31/1/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mimika.(Foto: Istimewa)
MPC – MIMIKA. Sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika jalur Otsus Provinsi Papua Tengah, Jumat (31/01) resmi dilantik di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mimika, jalan Cendrawasih.
Anggota DPRK Mimika yang dilantik adalah Abrian Katagame, Adolina Magal, Anton Alom, Ester Tsenawatme, Luther Beanal, Yoseph Erakipi, Frederikus Kemaku, Fredewina Matirani dan Dominggus Kapiyau.
Diketahui, sembilan anggota DPRK ini diangkat melalui jalur otonomi khusus (otsus). Sehingga, total anggota DPRD Kabupaten Mimika kini berjumlah 44 orang, karena 35 anggota DPRD lainnya merupakan anggota DPRD yang dipilih melalui partai politik melalui pemilihan umum.
Pelantikan sembilan anggota DPRK ini dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, Putu Mahendra.
Pelantikan juga didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang peresmian pengesahan anggota DPRK yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2024–2029.
Penjabat Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin yang hadir dalam pelantikan itu mengatakan, pelantikan ini bukan sekedar seremonial belaka tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen dalam menjalankan amanat otonomi khusus bagi Tanah Papua.
“Pelantikan ini merupakan peristiwa bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Papua secara umum, khususnya di Kabupaten Mimika,” kata Pj Bupati.
Diterangkannya, keberadaan DPRK jalur otonomi khusus adalah bagian dari kebijakan affirmasi pemerintah untuk memastikan keterwakilan orang asli Papua dalam struktur pemerintahan yaitu unsur Legislatif guna memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah ini.
Pj Bupati juga mengingatkan kepada sembilan anggota DPRK yang dilantik bahwa, apa yang dipercayakan oleh masyarakat bukanlah tugas yang ringan.
“Kepercayaan dan amanah yang besar ini kita harapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan begitu keberadaan DPRK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan, pembangunan, serta perlindungan hak-hak adat dan budaya Papua,” ujarnya.(hat)
