Suasana pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Bappeda Mimika.(Foto: Ist.)
MPC – MIMIKA. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah, Kamis (20/03) menggelar Forum Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Mimika mengacu pada tema pembangunan 2026, “Percepatan pembangunan infrastruktur dalam memantapkan pemulihan ekonomi berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.”
Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, forum perangkat daerah ini digelar untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Penyelenggaraan forum perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kabupaten mimika di tahun 2026.
“Forum ini juga merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan, untuk membahas bersama prioritas kegiatan hasil musrenbang tingkat distrik yang akan disinergikan dengan rencana kerja atau Renja perangkat daerah dan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah, tetapi juga program skala nasional,” sambung Ananias.
Penyusunan RKPD merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun, guna menyelaraskan program dan kegiatan antar pemerintah pusat dan daerah. Terutama program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, salah satunya yaitu program makan bergizi gratis. Kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan ke arah yang lebih baik, dalam upaya peningkatan kualitas keluaran (output) kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan, yang dilaksanakan setiap perangkat daerah dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat.
“Saya harap kepada Kepala Distrik dan Pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026 dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrembang Distrik,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam melaksanakan pembahasan menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026, setiap perwakilan OPD perlu memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang menitik beratkan pada sejumlah program skala prioritas yang ada di setiap distrik dengan tetap menyesuaikan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, mengevaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dengan memperhatikan program/kegiatan yang belum terselesaikan dan masih perlu untuk dilanjutkan:
Termasuk, merumuskan prioritas program dan kegiatan, indikator yang terukur, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif dari setiap OPD. (hat)
