MPC – TIMIKA, Kekhawatiran terhadap situasi keamanan dan dugaan politisasi membuat Lembaga Adat Lemasa dan Lemasko menolak kehadiran Penjabat (Pj) Bupati Mimika yang baru. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika penggantian tersebut tetap dipaksakan.
Ketua Lemasa, Karel Kum, seusai pertemuan dengan tokoh adat, pemuda, masyarakat, serta perwakilan organisasi Nusantara di Sekretariat Lemasa, Jalan Cenderawasih Timika pada Sabtu (11/1), menyatakan bahwa pergantian Pj Bupati Mimika memiliki indikasi politis.
“Selama Pilkada 2024, wilayah Papua khususnya Mimika sangat aman tanpa campur tangan politik oleh Pj Bupati Valentinus S. Sumito. Jadi, pergantian ini terkesan tidak beralasan. Tugas beliau dijalankan sesuai aturan dan fungsi, kenapa harus diganti? Kami tidak ingin situasi aman yang telah tercipta menjadi rusak dan masyarakat menjadi korban,” ujar Karel.
Menurutnya, jika pemerintah tetap memaksakan pelantikan Pj Bupati baru, pihaknya bersama masyarakat akan turun ke jalan untuk menjaga Mimika tetap damai.
“Kami siap melakukan aksi besar. Kami tidak ingin ada konflik di Mimika akibat kepentingan politik dari pihak tertentu,” tegas Karel.
Mewakili Lemasko, Marianus Maknaipeku meminta Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan situasi ini dan meminta Mendagri untuk tetap mempercayakan tugas Pj Bupati kepada Valentinus.
“Kami kecewa karena pergantian ini justru berpotensi menimbulkan konflik di Mimika. Padahal, situasi sudah kondusif dan pemerintahan berjalan baik,” jelas Marianus.
Ia mempertanyakan apakah Pj Bupati yang baru mampu melanjutkan kinerja yang telah terbangun selama masa jabatan Valentinus, mengingat waktu yang tersisa hanya satu setengah bulan.
“Kami menduga ada permainan politik yang menghambat pelantikan Bupati definitif. Jangan biarkan Mimika yang sudah damai kembali hancur,” tandas Marianus. (res)
